SEKILAS INFOSelamat Datang Di Website BKPSDM > Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Musi

Kata Deputi BKN Bidang Wasdalpeg Soal 3 Poin Utama Netralitas ASN

Bookmark and Share
Kamis, 14 Maret 2019 - 21:08:58 WIB » Diposting oleh : Administrator » Hits : 193 » Umum

Jakarta – Humas BKN, Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara (Wasdal Bidang Detik Dispen PNS BKN) menyelenggarakan Rekonsiliasi Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) PNS Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang juga dihadiri Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut digelar di Kantor BKN Pusat, Jakarta pada Rabu (13/03/2019).

Direktur Wasdal Bidang Detik Dispen PNS BKN, Hardianawati menjelaskan bahwa rekonsiliasi dilakukan guna validasi dan penyampaian data atas Surat Keputusan (SK) PTDH terhadap PNS yang terlibat Tipikor dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap di seluruh wilayah Kanreg BKN. Selain itu, rekonsiliasi data dimaksudkan untuk merapatkan barisan antara BKN Pusat dan Kanreg.

“Kanreg harus mengetahui data Tipikor yang dimiliki BKN Pusat, agar BKN Pusat dan Kanreg dapat bersinergi dalam pelaksanaan penjatuhan PTDH,” imbuhnya.

 

Sementara itu, Chandra S. Reksoprodjo selaku Koordinator dan Supervisi Bidang Pencegahan Korupsi KPK Wilayah Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan menyampaikan bahwa penyebab keterlambatan penjatuhan PTDH dapat diatasi dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan menjalin kerja sama dengan Mahkamah Agung maupun Kejaksaan. “Tipikor merupakan masalah hukum yang sanksinya harus ditegakkan.”tambahnya.

Sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat yang Bersangkutan (PyB) harus melaksanakan penjatuhan PTDH paling lambat 30 April 2019 dengan melaporkan hasilnya kepada Kepala BKN serta tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri PANRB. Apabila tidak melaksanakan penjatuhan PTDH tersebut, PPK dan PyB akan dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sesuai pasal 81 ayat (2) huruf c Undnag-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. kaw

Sumber bkn.go.id

Berita Lainnya